Dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang disampaikan sebelumnya oleh tim pasangan capres-cawapres nomor urut 1 dan 3 tidak hanya ditujukan pada keterlibatan pejabat negara untuk memenangkan paslon tertentu.
Dugaan kecurangan pun salah satunya disebut berkat andil Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres, selain juga persoalan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) milik KPU yang tidak akuntabel.
Beragam dugaan kecurangan itu kemudian mendorong Ganjar Pranowo untuk meminta parpol pengusungnya mengajukan hak angket di DPR RI.
Anggota KPU RI, Idham Holik, menilai penyelesaian dugaan pelanggaran pemilu bukan dilakukan di DPR dengan menggulirkan hak angket. Dia mengatakan, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mendesain cara penyelesaian semua permasalahan berkaitan pemungutan dan penghitungan suara.