Bagi kontestan pemilu yang keberatan dengan hasil pemilu, Idham mempersilakan melakukan upaya hukum secara berjenjang. Bila pelanggaran bersifat administrasi, dia mengatakan pihak Bawaslu yang memiliki kewenangan untuk menanganinya.
“Kalau ada perselisihan terhadap hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menyelesaikan permasalahan ini,” jelas Idham di kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (22/2/2024).
Mantan anggota KPU Jawa Barat ini meminta para kontestan pemilu menegakkan demokrasi konstitusional dengan menjadikan hukum sebagai panglima.
“Apalagi dalam prinsip penyelenggaraan pemilu adalah berkepastian hukum. Saya ingin mengajak kepada semua pihak agar mari kembali pada UU Pemilu,” ujar Idham. (A)
Reporter: Mustaqim