“Kalau menteri-menteri dari PDI Perjuangan, kita harus melihat bahwa kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Jadi meskipun ada yang pernah mengatakan kami sudah siap angkat koper, tapi buat ibu (Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, red) stabilitas pemerintahan itu kan sangat penting,” jelasnya di Jakarta, Selasa (23/1/2024).
Selain bertanggung jawab kepada presiden, Hasto mengatakan, para menteri juga bertanggung jawab kepada rakyat, sehingga kepentingan rakyat tidak bisa diabaikan. Dia pun menampik bahwa para menteri dari PDIP meminta arahan kepada Megawati terkait situasi di dalam Kabinet Jokowi.
“Kabinet ini untuk negara. Presiden juga seharusnya bicara soal bangsa dan negara. Bukan ikut-ikutan kampanye,” tegasnya.
Sebelumnya, Ganjar menyarankan Mahfud mundur dari jabatan menteri untuk menghindari konflik kepentingan di kontestasi Pilpres 2024. Peluang munculnya konflik kepentingan, kata Ganjar, selalu ada pada setiap perhelatan pemilu yang melibatkan pejabat publik.
“Itulah yang sejak awal kita bicara, apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan, maka ada potensi conflict of interest,” ujar Ganjar di Ponpes Manbaul Hikmah, Kaliwungu, Kendal, Selasa (23/1/2024) sore.