Namun, Majelis hakim menganggap Samin Tan tidak terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim menilai, Samin Tan merupakan korban pemerasan yang dilakukan Eni Maulani yang membutuhkan uang untuk kepentingan suaminya, Al Khadziq yang mengikuti kontestasi Pilkada Kabupaten Temanggung.
Hal ini karena Eni tidak punya kewenangan untuk mencabut SK Menteri ESDM terkait pemutusan PKP2B PT AKT di Kalimantan Tengah.
Menurut Hakim, pencabutan izin merupakan kewenangan Menteri ESDM bukan Eni selaku anggota DPR.
"Sehingga terdakwa memberikan uang kepada Eni Maulani Saragih sebagai korban pemerasan," jelas anggota majelis hakim, Teguh Santosa. (C)