Sebab, jika kajian salah maka akan berdampak buruk pada kondisi keuangan derah pada tahun-tahun mendatang.
“Fraksi PAN mengingatkan bahwa rencana pinjaman daerah ini cukup riskan dalam situasi pandemi saat ini. Sehingga kami ragu, apalagi target pertumbuhan kapasitas riil keuangan daerah dalam Ranperda RPJMD rata-rata pertumbuah hanya sebesar 1,71 persen per tahun atau Rp 22.451.665.349 per tahun,” tutur Ebert.
Di sisi lain, lanjut Ebert, terget PAD dari pajak, retribusi dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan juga tidak memberikan kontribusi pertumbuhan yang cukup signifikan dan bergerak pada posisi 0,4 persen.
Sementara untuk penerimaan daerah dari Silpa maupun investasi non permanen, juga tidak bisa ditentukan secara pasti karena Silpa daerah selalu bergerak fluktuatif.
Selama ini, tambah dia, Silpa Kabupaten Manggarai hasil audit BPK kecenderungan diperoleh dari Silpa dana JKN yang peruntukannya untuk jaminan kesehatan.