Selain peruntukan anggaran, staf khusus Gubernur Sultra, Ali Mazi ini mengaku, tak sepakat jika sumber dana pinjaman diambil dari perbankan. Alasannya, bunga pinjaman yang dibebankan terhadap daerah cukup tinggi. Sebaiknya Pemda memohon mengambil pinjaman dari pemerintah melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Kementerian Keuangan.
"Kalau melalui perbankan boleh saja. Asal dibuat berdasarkan studi kelayakan secara teknis, ekonomi dan lingkungan serta kemampuan membayar kembali. Kalau daerah meminjam di PT. SMI bunganya murah juga bisa dibantu Kemenkeu melalui penambahan dana transfer," katanya.
"Informasi yang saya ketahui, di Indonesia daerah yang pertama pinjam di Kemenkeu itu Prov Sultra dan saya yang urus, dokumen kelengkapan untuk seluruh daerah indonesia itu saya yang buat, mereka hanya copy dan revisi sedikit," tambahnya.
Dirinya tak yakin, jika penghasilan di tiga rencana pembangunan yakni tersebut RSUD, pelabuhan perikanan dan pelabuhan rakyat di Bandara Batauga dapat menutupi biaya angsuran yang nilainya sebesar Rp 40 miliar pertahun. Nilai itu di luar bunga pinjaman yang setiap tahunnya Rp 12 miliar.
"Makanya saya sarankan pinjam di PT. SMI supaya tidak berlaku prinsip masuk kantong kiri keluar kantong kanan," tutupnya.