Ridwan juga menyinggung penggunaan anggota militer sebagai ajudan pribadi oleh Budiman, yang menurutnya tidak sesuai dengan peraturan.
Ia mengatakan bahwa idealnya seorang Sekda hanya boleh memakai ajudan yang berasal dari lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), sehingga dapat bekerja secara profesional.
Selain itu, Ridwan juga mengungkapkan bahwa selama menjabat sebagai Pj Bupati, terjadi kurang koordinasi antara dirinya dan Budiman dalam beberapa kegiatan Pemkab Buton Selatan yang seharusnya dipimpin oleh Pj Bupati, namun justru dipimpin oleh Sekda definitif.
Baca Juga: Harga Ikan di Pasar Karya Nugraha Baubau Kembali Normal Jelang Ramadan
Ridwan menyebut satu contoh adalah kegiatan kesehatan di Pulau Siompu. Menurut Ridwan, kegiatan ini seharusnya dibuka oleh dirinya. Namun, kenyataannya dibuka oleh Budiman, yang menurutnya merupakan tindakan yang melecehkan jabatan Pj Bupati.