Mantan Wabup Buton: Tak Perlu Alergi dengan Pansus DPRD Busel

BUTON SELATAN, TELISIK.ID - Polemik pembentukan Pansus Hak Angket DPRD Buton Selatan (Busel) terkait penyelidikan kasus dugaan Ijazah palsu milik Bupati Busel, La Ode Arusani, terus bergulir.

Selain datang dari para pakar hukum, kali ini muncul tanggapan dari mantan Wabup Buton, Ali La Opa.

Ali La Opa yang juga praktisi hukum itu menilai, dirinya tak melihat pembentukan Pansus tersebut cacat hukum. Sebab hak angket melekat pada setiap anggota dari tingkatan DPR RI hingga DPRD kota dan kabupaten.

Kata dia, proses cacat hukum seperti yang dimaksud beberapa pakar hukum harus dimaknai secara administratif atau subtantif. Sebab yang tengah bergulir saat ini adalah proses politik.

"Nah, jalur politis ini tidak mudah apalagi memberikan hak angket. Karena ini melalui musyawarah dalam hal ini badan musyawarah (Bamus)," beber mantan pengurus PAN Buton itu belum lama ini.