"Saya acungi jempol teman-teman DPRD Busel yang mengambil keputusan mengamankan seluruh administrasi itu. Tidak ada maladminstrasi sepanjang itu bisa dipertanggung jawabkan," tambahnya.
Sedangkan soal pembatalan Pansus yang dilakukan berdasarkan rapat dengar pendapat (RDP), praktisi hukum ini hanya tertawa. Ia menilai, segala keputusan Paripurna dewan harus dibatalkan melalui Paripurna juga.
Katanya, Pansus bisa batal dengan sendirinya apabila syarat pembentukannya tidak tercapai.
"Jadi kacau itu kalau ada pembatalan Pansus melaui RDP. Struktur berpikirnya kacau itu," ungkapnya.
Ia juga menyayangkan pendapat beberapa pakar hukum lokal yang mengatakan Pansus tersebut tidak sah. Lebih lanjut terangnya, mereka tidak mengetahui bahwa seluruh proses politik di DPRD bersifat politis.