"Mungkin kurang literasi atau pemahaman soal ini. Yang perlu diketahui bahwa, proses politik ini semua politis. Kalau dikatakan bahwa tidak ada undangan itu lebih ngaco. Karena undangan itu sekarang bisa melalui WhatsApp atau media lainnya," tambah Ali.

Persoalan tidak hadirnya Ketua DPRD Busel dalam rapat tersebut bukan suatu masalah krusial, katanya. Sebab DPRD itu menganut sistem kolektif kolegial.

Dalam artian, jika salah satu pimpinan DPRD tidak berada di tempat, maka pemimpin sidang dapat diambil alih oleh pimpinan DPRD lainnya.

"Saya kira, kita tidak perlu risau atau alergi dengan hak angket itu. Biasa saja lah. Pihak yang disoroti dalam hal ini Bupati Busel juga harus gentleman. Dalam artian bahwa, kalau dia merasa Ijazahnya itu asli, hadapi saja itu angket. Nda usah berwacana di luar," pungkasnya.

Reporter: Deni Djohan