JAKARTA, TELISIK.ID - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto tidak sepakat jika maraknya kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikaitkan dengan besaran gaji yang diterima kepala daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Bima Arya menyusul sembilan kepala daerah yang terjerat OTT KPK sepanjang tahun 2026. Kasus terbaru menimpa Bupati Langkat, Syah Afandin.

"Saya tidak sepakat kalau besaran gaji kepala daerah dikaitkan dengan perilaku korupsi," kata Bima Arya saat dihubungi awak media, seperti dikutip dari Detiknews, Sabtu (4/7/2026).

Baca Juga: Deratan Sanksi Perusahaan Tidak Daftarkan Karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan Berlaku 2026

Menurut Bima Arya, besaran penghasilan bukan menjadi faktor utama yang menentukan seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Ia menilai praktik korupsi lebih dipengaruhi oleh integritas masing-masing individu.