Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengingatkan, sesuai regulasi yang berlaku sekarang ini Pilkada Serentak 2020 akan menghasilkan Kepala Daerah dengan masa jabatan maksimal 4 tahun. Bahkan, ada juga yang kurang dari itu, yakni sekitar 3,5 tahun.
Hal ini terkait dengan kebijakan Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada 2024 bersamaan dengan Pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif.
Baca juga: Pleno PPK dan KPU Rujukan Perolehan Suara
"Masa jabatan yang relatif singkat ini perlu disosialisasikan agar dilakukan berbagai antisipasi sehingga tidak timbul masalah di masa mendatang," kata Akmal dilansir dari Media Indonesia.com.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra melalui Komisionernya, Koordinator Divisi Teknis Penyelanggaraan, Iwan Rompo mengatakan, masa jabatan Paslon Terpilih pada Pilkada 2020 itu bergantung dari pemerintah bagaimana penerapan pasal 201 tersebut.