JAKARTA, TELISIK.ID - Masa kontrak PPPK paruh waktu yang berakhir September 2026 memunculkan ketidakpastian nasib ribuan pegawai, sebagian tercatat belum menerima gaji tetap, bahkan ada yang nol rupiah.
Sejumlah tenaga yang telah menerima surat keputusan pengangkatan kini menunggu kejelasan status kerja berikut skema penghasilan.
Di banyak daerah, besaran gaji tidak seragam karena sepenuhnya bergantung pada kebijakan pemerintah daerah. Kondisi itu memunculkan perbedaan signifikan, ada yang menerima insentif bulanan, ada pula yang tidak memperoleh bayaran sama sekali.
Skema paruh waktu awalnya dimaksudkan sebagai solusi transisi untuk menata tenaga non-ASN di lingkungan pemerintahan. Namun, pelaksanaannya di lapangan menunjukkan persoalan baru.
Para pegawai tetap menjalankan jam kerja dan tanggung jawab yang sama dengan pegawai penuh waktu. Mereka mengerjakan administrasi pelayanan publik, membantu operasional kantor, hingga memenuhi target kinerja, meski hak finansial belum setara.