"Sistem penggajian PPPK Paruh Waktu sangat tidak manusiawi. Kalau digaji di bawah Rp 500 ribu ditambah potongan BPJS kesehatan, ketenagakerjaan dan lainnya, bagaimana bisa menghidupi keluarga," ujar Rini, seperti dikutip dari JPNN, Rabu (4/2/2026).
Ia menyebut potongan iuran jaminan sosial membuat pendapatan bersih semakin kecil, sementara kebutuhan hidup terus berjalan.
Menurut Rini, persoalan tidak hanya terletak pada nominal gaji, tetapi juga pada perlakuan kerja. PPPK paruh waktu tetap diwajibkan hadir setiap hari kerja, mengikuti apel, serta menyelesaikan target tugas seperti pegawai penuh waktu.
Dalam praktiknya, perbedaan hanya terdapat pada status administrasi dan penghasilan. Kondisi ini membuat sebagian pegawai mencari pekerjaan tambahan di luar jam dinas untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.
Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia meminta pemerintah pusat segera menerbitkan regulasi pengalihan status menjadi PPPK penuh waktu pada tahun ini.