Mereka menilai langkah tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum dan standar penggajian yang sama di seluruh daerah. Tanpa kebijakan nasional, pemerintah daerah dikhawatirkan menggunakan alasan keterbatasan anggaran untuk mempertahankan skema paruh waktu.
"Kami meminta untuk Paruh Waktu, tahun ini bisa dialihkan ke PPPK Penuh Waktu, karena maraknya diskriminasi terhadap status kami dan kesejahteraan yang sangat jauh dari kata layak, bahkan ada yang gaji Rp 0," kata Rini.
Baca Juga: Hasil Seleksi Administrasi PPPK Kemenham 2026 Resmi Diumumkan, Ini Link Aksesnya
Ia menambahkan, ketidakjelasan ini membuat pegawai sulit merencanakan masa depan, termasuk kebutuhan keluarga dan pendidikan anak.
Sejumlah pemerintah daerah disebut telah berupaya memberikan insentif lebih baik, tetapi kebijakan tersebut belum merata. Perbedaan kapasitas fiskal antarwilayah menyebabkan besaran gaji bervariasi.