KENDARI, TELISIK.ID - Massa aksi menyebut hanya Partai Demokrat dan PKS yang membela rakyat, menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.
Massa aksi yang tergabung dalam beberapa elemen hari ini mengepung DPRD Sultra menyuarakan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law.
"Dari sekian banyak perwakilan kami di DPR-RI, saat rapat pengesahan Omnibus Law hanya Partai Demokrat dan PKS saja yang bersama rakyat," ungkap orator massa aksi yang juga Ketua MPM UHO, Bahruddin Yusuf, Kamis (8/10/2020).
Massa aksi juga mengecam tindakan Puan Maharani yang mematikan mikrofon saat salah satu anggota Fraksi Demokrat meminta interupsi saat Rapat Paripurna pengesahan UU Cipta Kerja.
Baca juga: Api Berkobar dan Asap Hitam Mengepul di Dekat Gedung DPRD Sultra
