“Proses perdata terkait tanah sedang berjalan, tetapi pihak kepolisian justru mendahulukan pidana. Aturan seharusnya tidak seperti itu,” tegasnya.
Sementara itu, Ahmad Ariansyah, salah satu penanggung jawab aksi menilai ada kejanggalan dalam proses hukum tersebut. Ia menyebut penahanan dilakukan sebelum ada keputusan peradilan sehingga terkesan dipaksakan.
“Berkasnya bahkan belum sampai P21, tapi sudah ada penahanan. Padahal keputusan peradilan keluar setelahnya. Ini jelas tidak sesuai prosedur, dan kami menilai ada konspirasi antara aparat kepolisian dengan kejaksaan,” ungkap Ahmad.
Ahmad menambahkan, tuntutan utama massa adalah agar pihak kepolisian memberikan penangguhan penahanan terhadap Basir Rumbalangi.
“Kami tidak meminta pembebasan tanpa proses hukum, tapi penangguhan penahanan. Inilah yang membuat kami turun ke jalan,” tegasnya.
