MUNA, TELISIK.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna masuk dalam daftar merah Kementrian Keuangan (Kemenkeu).
Hal tersebut menyusul keterlambatan Pemkab Muna menyetor soft copy dokumen APBD 2021.
"Muna masuk daftar merah. Kemenkeu sudah melakukan teguran pada Februari lalu," kata Ikbal, anggota tim supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (27/10/2021).
Agar keterlambatan itu tidak terulang lagi, KPK mewarning Pemkab Muna agar cepat menyusun dokumen APBD 2022. Paling tidak, penetapan APBD 2022 sudah harus dilakukan pada 30 November mendatang.
"Kita terus memantau. Kemenkeu dan Kemendagri tidak mau tahu alasan, intinya harus tepat waktu," ungkapnya.