Berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat, jika terdapat tanaman kelapa di lokasi pembangunan rumah, pemiliknya sering mengizinkan penebangan tanpa tuntutan ganti rugi, berlandaskan prinsip kekeluargaan dan kesadaran bahwa tanah adalah milik bersama.
Namun, upaya sertifikasi tanah melalui program PTSL menimbulkan keberatan. Beberapa warga yang memiliki tanaman kelapa di tanah yang kini hendak disertifikatkan merasa memiliki hak lebih kuat dibanding mereka yang hanya mendirikan rumah.
Penolakan semakin menguat karena mayoritas masyarakat masih berpegang pada prinsip bahwa tanah di Wabula bukan hak individu, melainkan berada di bawah pengawasan lembaga adat.
Ketegangan memuncak pada Selasa (11/2/2025) di Dusun Lacupea, Desa Wabula Satu. Perdebatan sengit antara warga hampir berujung pada bentrokan fisik sebelum akhirnya dilerai oleh masyarakat setempat. Dalam insiden ini hanya terlihat dua personel TNI di lokasi, tanpa kehadiran aparat kepolisian.
Sejumlah warga menyayangkan kebijakan pemerintah desa yang mereka nilai kurang mempertimbangkan dampak sosial sebelum menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan pengukuran tanah.