Mereka menduga inisiatif ini lebih didorong oleh keinginan pemerintah desa daripada oleh masyarakat. Masyarakat mencurigai bahwa sertifikasi tanah akan digunakan sebagai jaminan pinjaman di koperasi yang diduga terkait dengan kepala desa, sehingga menambah ketidakpercayaan warga terhadap program PTSL.
Menanggapi polemik ini, Kepala Desa Wabula Satu, La Budi Nuha, menegaskan bahwa pemerintah desa hanya memfasilitasi warga yang tanahnya tidak bermasalah. Ia menolak tuduhan adanya pemaksaan dalam program sertifikasi.
"Sepanjang ada permasalahan, kami tidak akan melayani. Artinya, tidak ada paksaan. Hanya yang tidak bermasalah yang bisa mengajukan permohonan sertifikasi," jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa tanah antarwarga dan menganjurkan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan batas tanah secara kekeluargaan sebelum mengajukan permohonan sertifikat.
"Selesaikan dulu baik-baik, bicarakan secara kekeluargaan. Jika sudah tidak ada masalah, baru kami layani untuk sertifikasi," tambahnya.