Maka dalam membangun kepercayaan publik, dirinya menyebut salah satunya dengan menjamin transparansi publik, sebab pemilu bekerja berdasarkan uang dari rakyat. Untuk itu, ia ingin menyampaikan kepada publik bahwa Bawaslu bekerja serius secara profesional, tetapi publik harus membangun aliansi bersama untuk mengawasi proses penyelenggaraan pemilu, sehingga integritas pemilu itu bukan hanya hasil dari kerja Bawaslu tetapi hasil kerja dari kolaborasi dengan semua elemen masyarakat. Ketika itu telah terbangun, transparansi akan berjalan dengan baik.

Selain itu, ia harapkan untuk pengawas pemilu yang ada di tiap wilayah juga harus bekerja dengan maksimal yang berdasarkan regulasi, maka jika ada penyimpangan dilakukan saat proses pengerjaan, masyarakat dapat mengkoreksi terhadap kerja-kerja pengawas pemilu melalui mekanisme dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, masyarakat dapat melaporkan ditingkat atasnya, misalnya jika pengawas pemilu tingkat kecamatan diduga tidak profesional dalam bertugas bisa melaporkan ke pengawas pemilu tingkat kabupaten kota, demikian selanjutnya hingga ke tingkat paling atas.

Baca Juga: Pemprov Ajak Siswa SMA dan ASN Deklarasi Pemilu Damai di Sulawesi Tenggara

Sementara itu, Kordiv Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Muna Barat, Karman mengatakan, dengan terbentuknya Forum Warga Partisipatif ini dilatarbelakangi oleh masyarakat yang belum memahami hak dan kewajibannya dalam politik.

"Sehingga dengan adanya forum itu untuk memberitahu kepada masyarakat apa yang menjadi hak dan tanggung jawabnya," ungkapnya, Kamis (9/11/2023).