Wabup Muna, La Ode Asrafil Ndoasa, juga menekankan agar dalam penagihan PBB lebih berhati-hati. Ia tidak inginkan ada gejolak seperti daerah-daerah lain.

Baca Juga: Cegah Stunting, Alfamidi Salurkan 10.800 Telur di Konawe Utara

"Bila ada masalah segera laporkan ke Pemkab (Muna) agar kita carikan solusi," pintanya.

Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kediri, Jawa Timur, itu menegaskan bahwa SPPT-PBB bukan bukti kepemilikan sah atas tanah. Namun, berfungsi sebagai dokumen administrasi yang menunjukkan kewajiban pajak atas suatu objek tanah dan bangunan.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Muna, La Inpres, mengatakan target PBB tahun 2025 masih sama seperti tahun 2024, yakni sebesar Rp 6 miliar. Tahun 2024 lalu tercatat realisasi mencapai Rp 2,6 miliar.