Baca juga: Sebut Jokowi Presiden Terbaik, Baim Wong Banjir Hujatan
Dalam kasus ini, pemerintah sering memberikan alasan bahwa pekerja asal China yang masuk bekerja di Indonesia adalah tenaga ahli khusus, dan sudah disepakati dalam perjanjian investasi. Padahal, lanjut Yayat, kerja sama Indonesia dengan negara lain tidak ada penyertaan membawa pekerja kasar dalam investasi mereka di Indonesia.
"Tentu pemerintah punya alasan misalnya soal proyek strategis nasional yang begitu banyak mendapat afirmasi dari pemerintah. Tapi masalahnya masyarakat dan juga publik bisa membandingkan," ucapnya.
"Kenapa kalau proyek Jepang, Amerika, Korea Selatan atau Eropa tidak melibatkan pekerja kasarnya. Pemerintah berkilah lagi karena terkait perjanjian investasi dengan China memang klausulnya begitu," tambah penulis buku 'DPR Salah Gaul' itu.
Olehnya itu, Yayat Cipasang menyarankan agar pemerintah membuat proyek baru atau padat karya, untuk menyerap tenaga kerja dari Indonesia. Hal ini, kata Yayat mampu meredam protes masyarakat Indonesia, khususnya di Sultra.