Publik Mengkritisi MBG
Program MBG saat ini sedang menuai kritik publik. Kritik publik semestinya dipahami sebagai bagian dukungan terhadap Pemerintah, agar program janji politik Prabowo-Gibran itu tepat sasaran, tidak boros anggaran, dan tidak menjadi kontradiktif dengan dunia pendidikan. Sayangnya, respons pemerintah malah sebaliknya, seolah mengkritik MBG sebanding dengan perbuatan melanggar HAM.
Padahal jika pemerintah jernih berpikir, kritik publik hadir karena adanya fakta yang menyedihkan sekaligus mengecewakan publik, atas kasus siswa Sekolah Dasar (SD) diduga bunuh diri di Nusa Tenggara Timur (NTT) karena ditenggarai ia kecewa lantaran tidak bisa membeli buku dan pena untuk sekolah.
Mirisnya, terjadinya tragedi di dunia pendidikan, yang menghadirkan kritik publik, disinyalir kasus ini tidak akan terjadi apabila sebagian dana MBG disisihkan untuk pendidikan. Publik semakin mengerut dahi sekaligus mengelus dada, mendengar pernyataan dari Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan semua partai politik memiliki dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan lokasinya tersebar di berbagai daerah.
Tentu saja, pernyataan politik ini memberikan gambaran seolah kehidupan berkelanjutan dari organisasi partai politik dapat berjalan dengan baik karena adanya dana tambahan yang diperoleh melalui pengelolaan SPPG tersebut.