JAKARTA, TELISIK.ID - Perubahan status kepegawaian kembali menjadi perhatian aparatur daerah ketika skema PPPK paruh waktu diarahkan mengikuti regulasi pusat sebagai pijakan utama pengangkatan penuh waktu.
Pemerintah daerah mulai menata ulang administrasi kepegawaian menyusul kejelasan mekanisme pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paruh waktu menjadi penuh waktu pada 2026.
Di Kabupaten Nunukan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memastikan seluruh proses pengusulan tidak berdiri sendiri, melainkan sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai pemegang kewenangan regulasi nasional.
Penjelasan tersebut disampaikan untuk menjawab pertanyaan sejumlah pegawai yang menunggu kepastian status kerja. Dalam beberapa bulan terakhir, banyak PPPK paruh waktu menanyakan prosedur administrasi, syarat penilaian, serta kemungkinan percepatan pengangkatan.
Namun, BKPSDM menegaskan bahwa ruang gerak pemerintah daerah terbatas pada pengusulan, bukan penetapan akhir.