Dalam praktiknya, setiap pegawai yang berstatus paruh waktu tetap tercatat dalam sistem kepegawaian nasional. Data mereka telah terdaftar di Badan Kepegawaian Negara sehingga memudahkan proses verifikasi ketika pengusulan perubahan status dilakukan oleh pemerintah daerah.
Menurut Kaharuddin, kesempatan tersebut harus dimanfaatkan untuk menunjukkan kinerja yang konsisten. Disiplin kerja, capaian tugas, serta kepatuhan terhadap aturan menjadi faktor penting yang diperhatikan pimpinan sebelum nama pegawai diusulkan.
"Intinya, status yang diberikan saat ini merupakan sebuah kesempatan. PPPK Paruh Waktu sudah diberi ruang untuk berkiprah dan telah terdaftar di BKN. Jadi, tunjukkan kapasitas, disiplin dan kinerja yang baik,” ucapnya.
BKPSDM juga menekankan bahwa penilaian kinerja dilakukan secara periodik. Setiap unit kerja diminta menyusun laporan evaluasi yang mencakup produktivitas, kehadiran, serta tanggung jawab pelaksanaan tugas.
Hasil evaluasi tersebut menjadi dokumen pendukung ketika proses pengajuan ke pemerintah pusat dilakukan.