Sebelumnya diberitakan telisik.id, pelantikan yang dilakukan Ridwan Badallah menjelang akhir masa jabatannya dilakukan secara tertutup. Sejumlah ASN mempertanyakan alasan pelantikan tersebut, mengingat Kabupaten Buton Selatan akan segera memiliki bupati definitif.
“Kenapa tidak menunggu saja bupati definitif yang melantik? Ini bisa menimbulkan polemik di kemudian hari,” ujar seorang ASN yang enggan disebutkan namanya.
Pelantikan tersebut juga berlangsung dalam kondisi yang sangat ketat. Seluruh peserta yang hadir tidak diperbolehkan membawa ponsel, bahkan pintu gedung tempat pelantikan dilakukan ditutup rapat dan media dilarang meliput.
“Kami hanya mengikuti perintah dari atasan,” kata seorang petugas Satpol PP Buton Selatan yang enggan disebutkan namanya.
Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Buton Selatan, La Ode Budiman, menilai bahwa pelantikan yang dilakukan oleh Ridwan Badallah tidak sah karena tidak memiliki izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).