“Pelantikan tanpa persetujuan Kemendagri tergolong ilegal,” tegas La Ode Budiman pada, Rabu (19/2/2025)
Budiman bersama Ketua DPRD Buton Selatan, Dodi Hasri, berencana untuk berkoordinasi dengan BKN dan Kemendagri terkait polemik ini. Menurutnya, jika terbukti tidak memiliki Pertek, maka BKN berhak membatalkan pelantikan tersebut.
“Saya bersama Ketua DPRD Buton Selatan akan berkoordinasi dengan BKN dan Kemendagri,” ujar Budiman.
Budiman juga membandingkan pelantikan ini dengan kebijakan rotasi 66 pejabat yang dilakukan Ridwan Badallah pada awal masa jabatannya sebagai Pj Bupati Buton Selatan, yang akhirnya dibatalkan.
“Sama seperti awal masuknya Ridwan Badallah di Buton Selatan, bikin sensasi dan akhirnya dibatalkan juga,” ungkap Budiman.