Ridwan juga menyoroti penggunaan ajudan militer oleh Budiman yang dinilainya tidak sesuai aturan. Menurutnya, seorang Sekda seharusnya memiliki ajudan dari lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) agar lebih profesional.
Selain itu, Ridwan menilai bahwa selama menjabat sebagai Pj Bupati, koordinasi antara dirinya dan Budiman kurang berjalan baik. Beberapa kegiatan pemerintahan yang seharusnya dipimpin oleh Pj Bupati justru dipimpin oleh Sekda definitif.
“Sekda sengaja melarang Kadis Kesehatan untuk patuh ke bupati,” ungkap Ridwan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Buton Selatan mengenai polemik pelantikan ASN ini. Masa jabatan Ridwan Badallah sebagai Pj Bupati sendiri akan berakhir pada 20 Februari 2025.
Sebelum lengser, Ridwan telah melantik 99 ASN secara tertutup, dengan enam orang di antaranya berstatus non-job, termasuk La Ode Budiman yang sebelumnya menjabat sebagai Sekda Buton Selatan. (C)