“Pemerintah tidak mau seperti itu, makanya diturunkan dengan adanya kepastian,” jelas Menaker Ida.
Terkait memastikan pekerja atau buruh mendapatkan hak pesangonnya, lanjut Ida, akan ada ketentuan sanksi yang memaksa perusahaan.
Baca juga: Merasa Dikhianati DPR, KSPI Tolak Hadir Bahas Aturan Turunan UU Ciptaker
“Ada nanti sanksinya diatur. Law enforcement ditegakkan,” tegasnya.
Sanksi tersebut akan diatur sebagaimana ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003. Untuk besaran pesangon yang diatur di dalam UU Ketenagakerjaan, sebenarnya merupakan kemampuan rata-rata besar pesangon perusahaan di seluruh dunia. Namun, faktanya perusahaan belum mampu membayar.
