Patut dicermati oleh Presiden Prabowo, pernyataan Hashim dengan penggunaan istilah kudeta berpotensi menjadi “gorengan” politik yang memicu spekulasi liar, termasuk mengarah pada konflik antar-elite. Pernyataan Hashim, semestinya dibaca sebagai, ia sedang menyarankan dalam pernyataan tersuratnya untuk melakukan konsolidasi kekuasaan.
Jika ingin bahasa Sarkas, agar Presiden Prabowo melakukan penertiban terhadap para pembantunya bukan kepada pengamat yang sedang menyuarakan kegelisahan masyarakat. Patut diakui sudah bukan rahasia lagi, kondisi internal Pemerintahan Prabowo tidak solid.
Bahkan, beberapa (jika tidak ingin disebut banyak) dari para menteri-menterinya yang berkinerja tidak optimal dan memuaskan publik, mirisnya ketika kinerjanya tidak optimal diikuti dengan komunikasi politiknya terhadap publik yang juga tidak bernilai memuaskan rakyat. Lebih konyol lagi, reaksioner tingkat tinggi para pembantu Presiden Prabowo, seperti Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyinggung fenomena yang disebutnya sebagai “inflasi pengamat”.
Baca Juga: Bersiap Menghadapi Krisis Ekonomi
Selanjutnya, Pemerintahan Prabowo juga menunjukkan ketidakkompakan bahkan koordinasi yang berantakan, sehingga tampak bukan saja tidak solid tetapi sulit bekerja sama. Lihat saja, polemik pengadaan barang berupa motor listrik untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Akhirnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui adanya miskomunikasi terkait pengadaan ribuan motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).