Ia juga menyebut bahwa pergantian kepala daerah sering menyebabkan tumpukan pegawai honorer yang semakin memperparah situasi.
"Ketika pejabat baru terpilih, mereka membawa tim suksesnya sendiri. Sementara itu, pegawai honorer yang sudah ada sebelumnya tidak diberhentikan karena dikhawatirkan akan menimbulkan aksi protes," ungkapnya.
Untuk mengatasi masalah ini, Tito berencana membahas aturan yang mengatur porsi pegawai honorer di setiap pemda. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa jumlah pegawai honorer sesuai dengan kebutuhan daerah dan tidak hanya berdasarkan rekomendasi politik.
"Saya pikir ini perlu diatur. Nanti kita akan bicarakan dengan kementerian terkait, karena kebutuhan tiap daerah berbeda," tutup Tito. (C)