Sementara 3 daerah, Kota Baubau, Kabupaten Buton Utara dan Buton Tengah bahkan belum sepakati besaran anggaran hibah yang bakal digelontorkan kepada KPU, Bawaslu, TNI dan Polri daerah setempat.
Hal itu menjadi perhatian Tito, mengingat tahun politik tinggal menghitung bulan. Ia pun mengabsen para kepala daerah yang hadir untuk menanyakan hal tersebut. Beberapa dari mereka beralasan akan segera menandatangani NPHD.
"Ada anggarannya, tapi permintaan dari mereka (KPU, Bawaslu, TNI dan Polri) tinggi pak," kilah Bupati Buton Utara, Muh Ridwan Zakariah saat ditanya tentang NPHD.
Senada, Ketua KPU Sulawesi Tenggara, Asril mengatakan, ada 8 daerah yang sudah sepakat, saat ini tinggal menentukan kapan penandatangan NPHD akan dilakukan. Sementara 3 daerah yang belum sepakati sama sekali.
Kota Baubau masuk dalam daerah yang belum sepakati sama sekali. Kata Asril, pihak Pemkot Baubau keberatan dengan aturan Kemendagri yang mengharuskan pencairan NPHD minimal 40 persen ditransfer pertama.