Karena itu, Tito meminta kepala daerah tidak langsung menerima laporan dari bawahannya yang menyebut anggaran daerah tidak mencukupi. Ia menilai setiap laporan perlu diverifikasi dengan melihat secara rinci struktur belanja daerah agar peluang efisiensi dapat ditemukan.
"Nah, ini sebetulnya harapan kita, langkah jangka pendeknya itu yang hasil efisiensi dipakai untuk di antaranya membayar PPPK. Jangan langsung terima laporan dari bawahan, 'Pak, uang kita nggak cukup.' Cek dulu," ujarnya.
Selain mendorong efisiensi, Kementerian Dalam Negeri juga akan menurunkan tim ke sejumlah daerah untuk mengevaluasi penggunaan anggaran.
Langkah tersebut dilakukan guna mengidentifikasi belanja yang tidak bersifat mendesak sehingga dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih prioritas, termasuk pembayaran gaji PPPK.
Pemerintah pusat juga menyiapkan dukungan bagi daerah yang memang memiliki kapasitas fiskal terbatas. Salah satu langkah yang akan ditempuh ialah mengusulkan percepatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Menteri Keuangan sehingga pemerintah daerah memperoleh tambahan ruang fiskal lebih cepat.