Dari pertemuan tersebut, pemerintah mendorong masa transisi penerapan aturan pembatasan belanja pegawai diperpanjang selama satu tahun. Langkah itu diharapkan memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian tanpa menimbulkan dampak terhadap pegawai yang sudah ada.

"Bukan melalui revisi UU HKPD, tapi dimasukkan ke UU APBN 2027, diperpanjang satu tahun. Sesuai asas hukum Lex Posterior Derogat Legi Priori, aturan yang terakhir mengalahkan aturan yang sebelumnya," pungkas Tito. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin