Kader-kader dari Partai Nasdem yang direkrut tersebut lebih bersifat elitis, ditenggarai kehadiran mereka belum tentu juga membawa gerbong massa, kehadiran mereka juga disinyalir tidak berkelindan mendongkrak popularitas, elektabilitas, maupun suara PSI pada Pemilu 2029 mendatang.

Perpindahan mereka lebih untuk memperkuat struktur dan jaringan PSI, kepentingan politik elitis saja, dan juga kebutuhan akan pengalaman politiknya. Sayangnya, figur kader-kader Nasdem ke PSI, bukan tanpa masalah personal. Permasalahan pribadi mereka malah dapat membebani PSI karena kasus tersebut, misalnya, Ketua Harian PSI Ahmad Ali masih tersorot kasus korupsi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, meski ada asas praduga tak bersalah.  

Tidak menutup kemungkinan bahwa PSI menjadi tempat perlindungan orang-orang yang sudah tidak laku di partainya, kader-kader “eks” yang bermasalah, sehingga PSI dapat menjadi kumpulan orang-orang bermasalah termasuk Jokowinya sendiri, itu yang sepertinya tidak diperhitungkan dalam merekrut kader-kader “eks” partai lain.

Kehadiran personal mereka yang “eks” partai lain, ditenggarai tidaklah otomatis mengalihkan basis pemilih, apalagi kenyataannya loyalitas pemilih di Indonesia tidak selalu mengikuti perpindahan elit.

Hubungan Patron-Klien hanya terjadi direlasi politik semata, tidak selaras dalam bilik suara. Disinyalir, kecil dampak nyata dari kehadiran mereka untuk PSI, figur-figur baru tersebut cenderung tidak menjadi daya tarik mayoritas publik.