Feedback itu akan hadir dalam bentuk tuntutan atau dukungan, jika sebagai tuntutan, maka pemerintah tidak akan meneruskan ide tersebut untuk dijadikan keputusan/kebijakan. Tetapi, akibat komunikasi dari Luhut, otomatis, “dosa” Luhut kepada masyarakat makin banyak, padahal ia bisa saja menyampaikan hal tersebut karena didorong oleh istana.
Akibat Luhut, PDI-P juga jengkel terhadap Presiden. Tetapi, PDI-P tidak berani tegas memilih untuk berada di luar pemerintahan. PDI-P hanya tetap akan menjalankan strategi politik sebagai mitra kritis pemerintah semata. PDI-P sebenarnya cukup kuat, untuk mendongkel Luhut, sebab PDI-P melalui Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dapat memanggil dan menekan Presiden Jokowi yang adalah “petugas partai.”
Baca Juga: Apresiasi Puan Maharani Tolak Penundaan Pemilu 2024
Meski begitu, PDI-P tidak benar-benar serius untuk melengserkan Luhut, sebab mereka juga berpikir, biarlah pusaran konflik ada pada Luhut, sehingga tidak merugikan PDI-P dan Jokowi secara langsung. Wajar akhirnya, Presiden Jokowi juga tidak menanggapi serius pernyataan dan keinginan dari PDI-P.
Presiden dan PDI-P saling mengerti, tetapi tampak berseberangan di depan publik, sedangkan bagi Luhut ini menguntungkan menunjukkan bahwa Presiden tetap lebih mengedepankan dirinya dibandingkan PDI-P.