Misalnya saja periode pertama presiden Jokowi, PDI-P malah menjadi “duri dalam daging” bagi Jokowi dari mulai kasus reshuffle Andi Widjayanto kemudian Andrinof Chaniago. Kemudian, kasus Budi Gunawan dalam polemik pemilihan Kapolri, dilanjutkan oleh interpelasi terhadap Pelindo II yang menyasar Rini Sumarsono.
Bahkan, repotnya Presiden malah harus mempertahakan menterinya yang tidak bekerja memuaskan, tetapi karena elite dari PDI-P, partainya presiden, sehingga presiden disinyalir mempertahankan Yasonna Laoly dan Puan Maharani di periode awal Presiden Jokowi.
Menyadari bahwa dirinya tidak punya kekuatan politik, PDI-P tidak solid berperan besar mendukung pemerintah, maka telah disadari oleh Presiden Jokowi. Misalnya, Presiden Jokowi di awal kepemimpinannya, menginginkan membuat koalisi tanpa syarat, ternyata kandas, bahkan tak tanggung-tanggung Presiden dan koalisinya dalam permainan politik kalah dengan skor telak sebesar 6-0 seperti antara lain kasus Revisi UU MD3.
Situasi ini sebenarnya tak lepas bahwa dukungan koalisi partai teramat lemah, utamanya dukungan kuat dari PDI-P sebagai partainya presiden. PDI-P tidak berani mengambil resiko dari keputusan/kebijakan pemerintah dengan juga didukung fakta bahwa koalisi pemerintah saat itu juga amat sederhana.
Dengan telah mempelajari berbagai permasalahan ini, ditambah lagi realitasnya, selama menjabat sebagai gubernur dan memimpin periode pertama pemerintahannya ada sosok yang kuat secara komunikasi, memiliki pengaruh politik, dan berani mengambil resiko. Seperti di era Jokowi mendapatkan kursi gubernur adanya sosok Basuki Tjahja Purnama, kemudian di periode pertama Jokowi adanya sosok Jusuf Kalla.