Perilaku merasa sebagai penentu pencalonan presiden dan wakil presiden, malah membuat pemerintahan sibuk membujuk partai-partai politik sebagai pendukung pemerintah. Akhirnya, pemerintahan dibangun dengan cara membungkam kritik.
Langkah-langkah politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, sebenarnya malah bikin penurunan popularitas pemerintah bagi publik. Pertemuan dengan PAN tidak dapat dianggap sekadar mendukung pemerintahan saat ini semata, tetapi langkah politik ke depan bisa saja diupayakan sejak dini.
Indikasi melumpuhkan oposisi juga dapat dilakukan dengan memberangus iklim demokrasi yang bersifat kompetitif. Langkah mengajak PAN untuk turut ikut dalam dukungan di pemerintahan.
Ini telah menghadirkan persepsi negatif di ruang publik bahwa pemerintah sedang melakukan skenario berupa dagelan politik, seperti dipersepsikan agar terjadinya Pilpres dengan calon-calon yang diusung oleh pemerintah, tetapi dengan menyingkirkan dua partai politik yang memilih sebagai oposisi pemerintah.
Kekuatan dari oposisi yang hanya menyisakan dua partai, dengan perincian Partai Demokrat yang hanya sebesar 7,77 persen, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meraih 8,21 persen, tentu saja tidak akan dapat melakukan koalisi untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden.