JAKARTA, TELISIK.ID – Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menegaskan pentingnya penyusunan Undang-Undang (UU) terkait Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi untuk menjawab kebutuhan hukum di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan refleksi akhir tahun 2024 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) di Jakarta, Selasa (17/12/2024) kemarin.  

“Momentumnya sangat tepat untuk mulai merumuskan UU ini. Presiden Prabowo telah menyarankan agar pemberian amnesti dilakukan secara selektif setiap tahunnya untuk kasus-kasus tertentu,” ujar Supratman di Pullman Hotel Central Park. 

Menteri Supratman menekankan bahwa agenda strategis dalam bidang regulasi akan menjadi prioritas pemerintah di tahun-tahun mendatang.

Salah satu fokus utama adalah menyusun kerangka hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) serta Asta Cita Presiden Prabowo.