Baca Juga: Peringati Hari Pengayoman ke-79, Kanwil Kemenkum HAM Sultra Tabur Bunga di TMP Watubangga
“Penguatan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan sangat diperlukan untuk mengatasi over regulasi, konflik norma hukum, dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga. DJPP harus mempersiapkan peraturan-peraturan ini secara matang,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Supratman juga meminta DJPP untuk segera mempersiapkan rancangan UU Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada), sesuai kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI.
“DPR akan menginisiasi UU tentang Pemilu dan Pemilukada, sementara UU tentang Partai Politik akan diinisiasi pemerintah. Kesiapan regulasi ini menjadi penting untuk mendukung kelancaran agenda demokrasi nasional,” jelas Supratman.
Supratman mengapresiasi kegiatan refleksi akhir tahun yang diselenggarakan DJPP, sebagai upaya mengevaluasi kinerja dalam membentuk regulasi yang lebih baik.
