"Mengenai tambahan itu belum ada jawaban, tapi hampir semua daerah mengalami hal yang sama. Jadi kita masih menunggu," imbuh Mawardi.
Baca Juga: BPS Perkenalkan Statistika ke Pelajar SMA Muna Lewat Kompetisi
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kolaka Utara, Nasir Banna, yang dikonfirmasi menegaskan bahwa dirinya bersama anggota Komisi I lainnya akan mengawal sepenuhnya kasus belasan honorer nakes hingga ke pusat.
"Kami telah minta BKPSDM untuk tetap memperjuangkan dan kami akan juga kawal sampai pusat," kata Nasir Banna.
Politisi PDIP ini menuturkan, pihaknya akan memanggil pihak BKPSDM Kolaka Utara untuk mengorek keterangan terkait hasil pertemuan mereka dengan KemenPAN-RB beberapa waktu lalu.