“Kami butuh tambahan untuk belanja operasional dan program koordinasi selama 12 bulan,” kata Pratikno.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengajukan tambahan Rp 200,2 miliar. Ia menjelaskan kebutuhan total Rp 315,9 miliar, sedangkan pagu indikatif hanya Rp 115,7 miliar.
“Kami menyampaikan usulan permohonan tambahan sebesar Rp 200,2 miliar,” kata AHY.
Sementara itu, Budi Gunawan selaku Menko Politik dan Keamanan meminta tambahan Rp 728,8 miliar. Anggaran indikatif hanya Rp 126,5 miliar, dan dinilai belum cukup untuk pelaksanaan tugas koordinatif.
“Kami mengajukan usulan kebutuhan anggaran sebesar Rp 728,8 miliar,” ujarnya.