Suasana peresmian 14 MPP oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Foto: Ist.

 

Lanjut Azwar, MPP sendiri merupakan menu yang bisa mengukur tingkat kepuasan publik dari masyarakat. Hal itu juga menjadi visi presiden dalam reformasi birokrasi yang diimplementasikan dengan meningkatkan pelayanan publik.

Saat ini kata Azwar, 120 daerah telah memiliki MPP secara fisik. Masyarakat bisa mengakses banyak hal di sana terkait pelayanan publik, seperti pembuatan KTP dan izin lainnya.

"Step berikutnya, kita akan buat pelayanan publik virtual. Namanya MPP Digital. Semua prosesnya nanti akan berlangsung secara digital. Kita tengah menunjuk Kabupaten Musi Rawas sebagai pilot proyeknya," jelasnya.

Suasana peresmian 14 MPP oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Foto: Ist.