JAKARTA, TELISIK.ID - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap adanya dugaan praktik pembagian fee dalam sejumlah proyek pembangunan infrastruktur, termasuk pada program Sekolah Rakyat yang saat ini tengah berjalan di berbagai daerah.
Temuan itu muncul setelah dilakukan evaluasi terhadap progres pekerjaan yang dinilai tidak sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan pemerintah.
Program Sekolah Rakyat sebelumnya ditargetkan sudah mencapai tahap fungsional pada Juni 2026, agar dapat mulai menerima peserta didik pada Juli 2026.
Namun, dalam pelaksanaan di lapangan, ditemukan sejumlah pekerjaan yang mengalami keterlambatan sehingga tidak dapat memenuhi jadwal yang telah direncanakan.
Dody menjelaskan terdapat kontrak pekerjaan dengan pihak penyedia jasa yang justru memiliki jadwal penyelesaian hingga Oktober 2026. Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan operasional sekolah yang ditargetkan lebih awal.