Baca Juga: Telan Anggaran 2,6 Miliar, Patung Pahlawan Haluoleo Tuntas Desember 2024
Sebelum keputusan diambil, Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) akan mengundang perwakilan dari setiap provinsi untuk membahas kebijakan UMP 2025.
Lenni juga menekankan bahwa pemberian upah yang layak merupakan hak tenaga kerja yang harus dipatuhi oleh setiap perusahaan. Jika ada perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan tersebut, pemerintah siap memberikan sanksi tegas.
“Pemberian upah adalah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan. Jika ada yang melanggar, pemerintah akan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” tegas Lenni. (C)
Penulis: Siti Nabila