Presiden Jokowi jika terlalu berlarut-larut, tak konsisten atas keputusannya dalam mensikapi wacana pemunduran Pemilu, ia akan dianggap memiliki tujuan untuk melanggengkan kekuasaan semata. Upaya melanggengkan kekuasaan dengan cara ini adalah perilaku tidak etis dan tidak demokratis.
Semestinya, pemerintah telah menyadari bahwa kita masih terjebak dalam kemunduran demokrasi di era pemerintahan Jokowi, yang sebaiknya untuk segera diakhiri dan bukan malah mewacanakan ide-ide liar. Jangan pula, demi memperoleh feedback positif dari masyarakat, untuk bisa direngkuh sebagai kenaikan popularitas dan elektabilitas dengan menyatakan menolak ide-ide liar, kemudian akan dianggap sebagai penjaga demokrasi tetapi selalu teriak dalam koridor tidak mendukung demokrasi.
Selama ini, kengototan pemerintah dalam banyak kasus seperti tidak merevisi UU Pemilu, pengaturan waktu kampanye, ini saja sudah menunjukkan perilaku tidak etis dari pemerintahan Jokowi dalam semangat menyelenggarakan Pemilu.
Apalagi sampai memilih mengundurkan Pemilu, ini akan menyebabkan pemerintahan Jokowi dianggap presiden yang berhasil dalam pembangunan infrastruktur tetapi gagal dalam pembangunan partisipasi dan demokrasi di Indonesia. (*)