Harmunadin, Kabid Bina Marga Dinas SDA dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, mengatakan selama ini Jalan Halu Oleo belum memiliki status, sehingga belum diketahui instansi yang bertanggungjawab atas jalan tersebut.
"Jadi Jalan Halu Oleo itu kan, dulunya non status, memang aset Pemprov Sulawesi Tenggara, tapi nanti tahun 2023, baru masuk jalan provinsi," ungkapnya.
Pembangunan jalan yang non status bisa dilakukan oleh instansi mana pun yang memiliki kelebihan anggaran untuk menangani jalan tersebut, yang berarti tidak ada yang bertanggung jawab secara resmi.
Status jalan Halu Oleo baru resmi berstatus jalan provinsi di masa pemerintahan Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi pada 2023 lalu. Sehingga jalan tersebut menjadi urusan pihak provinsi.
Baca Juga: Anggaran Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan di Sulawesi Tenggara 2024 Minim