Persoalan semakin kompleks, dengan realitas implementasi program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang ternyata malah menjadi masalah.
Ditambah pula kenyataan persepsi publik yang rendah terhadap kinerja menteri, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi, Ini menunjukkan bahwa problem pemerintah semakin menumpuk, tidak sekadar soal komunikasi politik, tetapi menyangkut substansi kinerja dan hasil kebijakan.
Sebaiknya Langkah Pemerintah
Pemerintah sudah semestinya tidak menganggap penurunan ini sebagai persoalan biasa. Kepuasan publik adalah salah satu indikator penting dari legitimasi publik terhadap kinerja pemerintahan. Ketika tren penurunan berlangsung terus menerus, maka ruang toleransi publik terhadap kegagalan implementasi kebijakan juga semakin sempit.
Pemerintah seharusnya dalam membaca survei bukanlah sebagai potret bulanan dari lembaga survei saja, melainkan sebagai mekanisme koreksi dini dari publik, sehingga jangan sampai ketidakpuasan berubah menjadi ketidakpercayaan.