JAKARTA, TELISIK.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil tanpa terlebih dahulu mengundurkan diri atau memasuki masa pensiun.
Penegasan tersebut muncul setelah MK menyatakan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” pada Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Putusan MK dan Amar yang Dibacakan
Putusan ini dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pleno pada Kamis (13/11/2025). MK mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh Syamsul Jahidin dan Christian Adrianus Sihite.
Keduanya meminta Mahkamah memperjelas batasan hukum mengenai penempatan anggota Polri dalam jabatan sipil agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.